Dentmas.id – Dunia teknologi diguncang skandal besar! Pete Lau, sang CEO OnePlus, secara mengejutkan kini berstatus buronan pemerintah Taiwan. Hebohnya, negara tersebut secara resmi telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap dirinya. Pasalnya, Pete Lau diduga kuat terlibat dalam jaringan perekrutan karyawan secara ilegal yang dilakukan di wilayah Taiwan.
Surat perintah penangkapan yang memanas-manasi ini, perlu kamu tahu, dikeluarkan langsung oleh Kantor Kejaksaan Distrik Shilin pada Selasa (13/1/2026) waktu setempat. Inti masalahnya, Pete Lau dituding telah berkolaborasi dengan sejumlah warga negara Taiwan untuk mendapatkan tenaga kerja terampil dan kompeten, yang kemudian diam-diam akan dipekerjakan di markas OnePlus.
Praktik ini, tidak main-main, langsung dianggap melanggar Undang-undang Cross-Strait Act yang sangat ketat. Sebenarnya, regulasi ini sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antara masyarakat Taiwan dan China Daratan, tentu saja dengan tujuan melindungi keamanan dan kesejahteraan masyarakat Taiwan. Salah satu poin krusialnya, undang-undang ini mewajibkan perusahaan China untuk mengantongi izin terlebih dahulu dari pemerintah Taiwan jika ingin mempekerjakan warga lokalnya.
Nah, kantor Kejaksaan tidak hanya mendakwa Pete Lau, tetapi juga menyeret dua warga negara Taiwan yang diduga menjadi otak kolaborasi di lapangan. Kedua orang ini dituding membantu Lau untuk merekrut lebih dari 70 teknisi atau engineer dari Taiwan secara ilegal. Kedua tersangka tersebut adalah seorang pria bernama “Lin” dan seorang wanita bernama “Cheng”. Lebih parah lagi, keduanya juga diduga menyalurkan sejumlah dana besar untuk mendukung praktik “penyelundupan” talenta ini ke China.
Taiwan sendiri, harus diakui, sedang gencar-gencarnya berupaya menghentikan perusahaan-perusahaan asal China yang berburu pekerja asal Taiwan. Para pekerja Taiwan ini kerap menjadi incaran utama perusahaan China karena pengetahuan dan pengalaman teknis mereka yang diakui sangat mumpuni. Alasan pemerintah Taiwan memberlakukan pembatasan ketat ini sangat jelas: praktik perekrutan ilegal, khususnya untuk sektor vital seperti semikonduktor dan teknologi, dinilai dapat membahayakan keamanan nasional mereka.
Kantor Kejaksaan mengklaim bahwa praktik kecurangan ini sebenarnya sudah lama mereka endus. Bahkan, OnePlus dilaporkan mendirikan perusahaan di Hong Kong dengan nama yang berbeda pada 2014 lalu. Di sinilah peran Lin dan Cheng kembali mencurigakan; keduanya diduga menjadi dalang di balik proses pergantian nama perusahaan tersebut. Menurut sejumlah laporan media, Lin dan Cheng-lah yang mendaftarkan nama “OnePlus” pada Maret 2014, lalu setahun kemudian, Cheng sebagai perwakilan hukum mengganti nama perusahaan menjadi “Sonar”.
Selain soal nama, aliran dana mencurigakan juga terungkap terjadi antara Agustus 2015 dan Januari 2021. Perusahaan ini dilaporkan menyalurkan dana raksasa, lebih dari 2,3 miliar Dollar Baru Taiwan atau setara Rp 1,2 triliun, ke cabang di Taiwan melalui perusahaan perdagangan Hong Kong. Transaksi besar ini dikemas seolah-olah sebagai “pendapatan dari penelitian dan pengembangan (RnD) yang dialokasikan, serta hasil penjualan aset RnD”. Faktanya, dana segitu besarnya itu digunakan untuk membiayai operasi ilegal, mulai dari merekrut karyawan di Taiwan, membayar gaji, hingga pembelian peralatan.
Pembelaan Tersangka dan Buntunya Respons OnePlus
Menghadapi tudingan ini, Cheng membela diri dengan mengaku bahwa dirinya hanyalah perwakilan hukum yang bertanggung jawab menangani perencanaan pajak. Ia mengklaim tidak mengetahui operasionalisasi di balik perusahaan dan bahkan tidak menerima gaji. Cheng menyatakan bahwa satu-satunya kegiatan cabang Taiwan adalah melakukan penelitian dan pengembangan smartphone OnePlus. Sementara itu, Lin yang diangkat oleh Pete Lau menjabat sebagai direktur RnD, mengakui bahwa ia bertanggung jawab untuk mewawancarai dan memimpin tim. Lin juga mengungkapkan bahwa “OnePlus” cabang Taiwan tidak pernah mengembangkan kliennya sendiri dan seluruh keputusan operasional diambil oleh Pete Lau.
Kendati demikian, pihak OnePlus hingga berita ini diturunkan masih sama sekali belum memberikan tanggapan atau respons apapun terkait surat penangkapan yang memalukan tersebut. Taiwan sejatinya memang menjadi salah satu pasar buruan favorit perusahaan China untuk merekrut talenta. Alasannya simpel: keduanya menggunakan bahasa yang sama, ditambah Taiwan juga memiliki keunggulan besar dari aspek ketenagakerjaan teknologinya. Sebagian besar karyawan asal Taiwan terkenal sangat andal dalam menguasai teknologi terbaik di dunia.
Pada Maret 2025 lalu, biro investigasi Taiwan melaporkan bahwa pihaknya sudah melakukan lebih dari 100 investigasi terhadap perusahaan-perusahaan China yang berdiri secara ilegal, sejak gugus tugas dibentuk pada 2020. Bahkan, tahun lalu, Taiwan secara spektakuler menggerebek 34 lokasi sekaligus sebagai bagian dari penyelidikan terhadap praktik perekrutan 11 perusahaan teknologi China, termasuk raksasa Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC). Biro Investigasi Taiwan mengungkapkan bahwa SMIC mendirikan cabang di Taiwan dengan menyamar sebagai entitas Samoa, hanya untuk merekrut talenta lokal.
Kunjungi juga situs berita terupdate hanya di Desapenari.id
