Dentmas.id – Puluhan juta data sensitif milik masyarakat di Jepang dan Korea Selatan mendadak bocor secara masif akibat serangan siber ganas yang menghantam kedua negara belakangan ini.
Aksi kejahatan digital ini secara brutal membidik deretan perusahaan raksasa, lembaga perbankan, hingga jaringan layanan publik vital.
Kondisi genting tersebut memaksa kedua negara menaikkan status siaga penuh, apalagi kehadiran teknologi kecerdasan buatan kini mempermudah aksi para peretas untuk menembus benteng keamanan.
Bahkan, pemerintah Jepang sudah secara terbuka menetapkan ancaman mengerikan di ranah maya ini sebagai situasi darurat nasional.
Selanjutnya pada 9 Oktober 2026, Masaaki Taira selaku petinggi Partai Demokrat Liberal bidang keamanan digital menegaskan bahwa rentetan serangan beruntun ini sudah menjadi ancaman sangat serius bagi keselamatan negara.
Sementara itu, Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung juga tidak bisa tinggal diam dan memilih untuk memimpin langsung penanganan krisis ini.
Presiden Lee mendesak jajarannya untuk menggelar pengusutan besar-besaran tak lama setelah menerima laporan kasus kebocoran data di berbagai lembaga keuangan pada Minggu (4/10/2026), mengutip laporan wartawan Reuters.
Pihak kepolisian pun sudah mulai menyisir jejak kasus kebocoran data ini, yang mana Juru Bicara Kepresidenan Kang Yu-jung menyampaikan bahwa Presiden Lee menuntut pejabat terkait mengusut tuntas masalah ini sambil menyadari sepenuhnya betapa bahayanya dampak serangan tersebut.
Pada hari yang sama pula, otoritas Financial Services Commission merespons cepat dengan menggelar rapat darurat bersama para petinggi industri keuangan.
Lembaga regulator ini menginstruksikan seluruh institusi keuangan agar segera memblokir jaringan luar ke sistem internal mereka, kecuali untuk akses yang sifatnya benar-benar vital bagi bisnis.
Selain itu, pengawas keuangan ini juga mendesak perusahaan perbankan agar mempercepat adopsi sistem pertahanan berbasis kecerdasan buatan demi menangkal ancaman serupa.
Ketua FSC Lee Eog-weon menegaskan bahwa proses audit wajib memeriksa seluruh aset IT yang terhubung ke internet, memperketat kontrol verifikasi masuk, hingga menguji sistem pendeteksi kejahatan siber.
Lagipula, Presiden Lee ikut menyoroti bahaya kecerdasan buatan yang sanggup membantu orang awam tanpa kemampuan teknis untuk menemukan celah sistem dan melancarkan pembobolan.
Rasa cemas ini memang sangat beralasan karena dalam beberapa pekan terakhir, deretan perusahaan top di Jepang melaporkan kasus pembobolan data pelanggan dalam skala raksasa.
Pada saat bersamaan di Korea Selatan, belasan lembaga perbankan ternama juga mengalami nasib serupa akibat penyusupan sistem oleh peretas.
Bocor Total! Data Konsumen Restoran, Bank, Sampai Penyewa Mobil Lenyap Diembat Hacker
Di wilayah Jepang, badai kebocoran data ini sukses mengacak-acak berbagai sektor bisnis, mulai dari pengembang perangkat lunak, jasa perjalanan, tempat makan, hingga pengelola transportasi umum.
Salah satu musibah terbesar menimpa produsen perangkat lunak SOURCENEXT yang harus merelakan 22,51 juta catatan penggunanya diretas musuh.
Bahkan, portal pemesanan tiket liburan Skyticket ikut kebobolan hingga 14,64 juta data pelanggan.
Gelombang sial ini pun merembet ke industri kuliner, yang mana Burger King mencatatkan kebocoran 11,18 juta data, lalu jaringan resto Yakiniku King menyusul dengan 10,78 juta data yang bocor.
Meredupnya keamanan juga melanda tempat karaoke Big Echo sebanyak 8,72 juta data, operator kereta JR East sebanyak 6,09 juta data, serta minimarket Lawson sebanyak 2,15 juta data konsumen.
Memasuki tanggal 16 Oktober 2026, daftar korban kian panjang setelah raksasa logistik Yamato melaporkan kebocoran 5,3 juta data.
Lebih lanjut, media kenamaan Nikkei mencatat 1,83 juta data terdampak, bengkel Yellow Hat kebobolan 1,8 juta data, dan merek kosmetik FANCL melaporkan 780.000 data penggunanya ikut terekspos.
Kamu perlu paham bahwa deretan angka fantastis ini menggambarkan jumlah catatan data yang terdampak, alih-alih jumlah individu, sebab satu orang bisa memiliki beberapa catatan sekaligus.
Namun, insiden paling mengerikan justru menimpa layanan rental mobil Times Car milik Park24 yang mengalami pencurian data raksasa.
Dalam kejahatan ini, pelaku berhasil menggasak 1,6 juta foto dokumen SIM pelanggan, lalu nekat menjualnya di pasar gelap internet.
Kebocoran dokumen identitas resmi semacam ini jelas menyebarkan risiko bahaya jangka panjang yang sangat menakutkan.
Sebab, penjahat digital bisa sewaktu-waktu memakai data pribadi tersebut untuk menyamar sebagai korban, melancarkan aksi penipuan, atau menyebar pesan palsu mengatasnamakan lembaga tepercaya.
Bahkan saat kata sandi dan kartu kredit aman, deretan data seperti nama lengkap, alamat rumah, e-mail, nomor ponsel, hingga tanggal lahir sudah sangat cukup bagi peretas untuk merancang aksi penipuan yang amat meyakinkan.
Efek Mengerikan Bencana Siber: Satu Perusahaan Diretas, Ratusan Bisnis Hancur!
Aksi peretasan ini pada akhirnya memicu efek domino destruktif yang menyeret ratusan mitra bisnis ke dalam pusaran lumpur krisis.
Sebagai contoh, serangan virus ransomware ganas sempat melumpuhkan IDC Frontier, yaitu penyedia jasa awan dan pusat data di bawah naungan SoftBank.
Perlu diketahui, ransomware sendiri merupakan jenis kejahatan digital yang sengaja mengunci atau merusak akses sistem komputer demi memeras uang tebusan dari korban.
Serangan yang muncul pada 7 Oktober 2026 ini langsung menghentikan operasional 495 klien korporasi dan lembaga pemerintah daerah.
Imbas buruknya bahkan meluas ke distributor makanan beku Nissui yang terpaksa menghentikan total pasokan barang ke 1.200 mitra usahanya.
Malahan, laman resmi Pemerintah Prefektur Ibaraki beserta kantor kepolisian setempat ikut tumbang terkena dampaknya.
Kejadian tragis serupa juga menimpa penyedia jasa teknologi informasi Scala Communications saat benteng mereka berhasil ditembus.
Akibatnya, kebocoran lewat Scala ini merembet dan mengorbankan 220.000 data nasabah sekuritas Daiwa Securities serta 100.000 data pelanggan produsen jam Citizen Watch.
Sementara itu, peretasan pada Arcadia Inc berdampak buruk pada hampir 800 instansi, termasuk 111 pemerintah daerah yang memakai layanan tersebut untuk mengirimkan peringatan dini bencana alam.
Gawat! Belasan Bank Korea Selatan Dihajar Hacker Berbasis AI
Beralih ke Korea Selatan, para peretas secara brutal membidik sektor perbankan yang menyimpan gudang informasi super sensitif.
Antara akhir September hingga awal Oktober 2026, sedikitnya 16 institusi keuangan mengalami penyusupan sistem, termasuk dua bank raksasa Shinhan Bank dan KB Kookmin Bank.
Peristiwa kejam ini berhasil mengekspos sekitar 100.000 catatan kontak nasabah beserta data pinjaman mereka.
Walaupun laporan berita Straits Times menyebutkan bahwa kata sandi rekening, kartu kredit, dan riwayat transaksi masih aman, publik tetap dibuat cemas luar biasa.
Kasus ini menjadi sorotan utama karena peretas diduga kuat memanfaatkan bantuan teknologi kecerdasan buatan untuk mengendus celah keamanan sistem.
Bahkan, perusahaan keamanan siber CrowdStrike mengaitkan aksi ini dengan kelompok peretas berbahasa Mandarin yang memakai alat bernama ARTEX.
Perangkat ARTEX ini merupakan alat penguji keamanan berbasis kecerdasan buatan berformat terbuka yang lahir di China.
Alhasil, para pelaku juga menggunakan model bahasa besar untuk melacak kelemahan sistem target secara otomatis dan serba cepat.
Padahal, Korea Selatan sendiri sebenarnya sudah berulang kali babak belur menghadapi skandal kebocoran data berskala raksasa di masa lalu.
Sebut saja pada April 2025, kebobolan di operator SK Telecom merugikan 23,24 juta pelanggan, disusul insiden Coupang pada November 2025 yang mengorbankan 33,7 juta akun pengguna.
Canggih Tapi Mematikan! Begini Cara AI Bikin Hacker Makin Leluasa Meretas
Lantas, apa alasan utama yang membuat kecerdasan buatan begitu menakutkan dalam ranah serangan siber modern saat ini?
Dahulu kala, seorang peretas harus menghabiskan waktu berhari-hari hanya untuk memeriksa sistem, memindai bagian yang lemah, lalu mencoba menerobos masuk secara manual.
Proses kuno tersebut membutuhkan pengetahuan teknis amat tinggi dan sering kali berakhir gagal.
Namun berkat kehadiran kecerdasan buatan yang makin canggih, proses rumit itu kini bisa berjalan secara otomatis dalam sekejap mata.
Mesin pintar ini sanggup memindai banyak sistem sekaligus, menemukan celah tersembunyi, dan mempercepat pekerjaan peretasan tanpa perlu membuang banyak tenaga.
Harumichi Yuasa selaku Dekan Graduate School of Governance Studies di Meiji University menegaskan bahwa rangkaian insiden terbaru memang menunjukkan bukti kuat penggunaan teknologi kecerdasan buatan.
Peretas memanfaatkan kecerdasan buatan untuk berburu kelemahan sistem secara terstruktur lalu membobolnya tanpa ampun.
Sejalan dengan Yuasa, Profesor Kim Seung-joo dari School of Cybersecurity Korea University menilai bahwa kecerdasan buatan berhasil memangkas durasi pencarian celah keamanan secara sangat drastis.
Akibatnya, sistem komputer lama yang jarang mendapat pembaruan atau minim pengawasan langsung menjadi mangsa empuk bagi para hacker.
Bahkan, bisnis skala kecil pun kini menanggung risiko fatal karena tidak memiliki anggaran memadai untuk memperkuat benteng siber mereka.
Meskipun demikian, para ahli menegaskan belum ada bukti pasti yang menunjukkan bahwa seluruh gelombang kebocoran di Jepang dan Korea murni hasil ulah kecerdasan buatan.
Lagipula, hingga saat ini belum ada satu pun pihak penjahat yang terkonfirmasi menjadi dalang utama di balik peretasan masif ini.
Namun, para pakar keamanan menyimpulkan bahwa motif utama di balik gempuran ini tidak lain adalah mengejar keuntungan uang dalam jumlah melimpah.
Pelaku bisa mengeruk keuntungan dengan menjual data curian ke pasar gelap internet atau meminta uang tebusan setelah mengunci sistem perusahaan.
Tak Mau Tinggal Diam! Jepang dan Korea Selatan Langsung Benteng Tembok Siber Super Ketat
Menghadapi gempuran siber yang terus berulang, pemerintah Jepang dan Korea Selatan kini bergerak cepat memperketat aturan serta sistem pertahanan digital mereka.
Pemerintah Jepang resmi memberlakukan undang-undang pertahanan siber aktif pada 1 Oktober 2026.
Aturan tegas ini memberi wewenang penuh kepada pemerintah, kepolisian, hingga pasukan pertahanan untuk memantau lalu lintas jaringan dan melumpuhkan server asing yang mencurigakan.
Selain itu, otoritas Jepang juga mendesak industri perbankan untuk memperketat proses verifikasi identitas saat pembukaan rekening baru.
Otoritas Jasa Keuangan Jepang bahkan meminta perbankan mempercepat penggunaan dokumen identitas berteknologi chip seperti paspor demi menekan risiko pemalsuan identitas.
Di sisi lain, Korea Selatan sudah lebih dulu mengencangkan aturan perlindungan data pribadi sejak 11 September 2026.
Perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran berat, ceroboh, atau berulang kali kebobolan bakal dijerat denda fantastis hingga 10 persen dari total pendapatan global perusahaan.
Akhirnya, Negeri Ginseng ini juga terus mengoptimalkan teknologi kecerdasan buatan untuk mendeteksi ancaman digital dan mempercepat respons pertahanan ketika serangan mendadak terjadi.
Temukan juga berbagai berita terbaru lainnya hanya di Exposenews.id.
