Dentmas.id – Masyarakat Indonesia tidak perlu lagi menunggu berbulan-bulan untuk mendapatkan iPhone terbaru secara resmi di tanah air. Google Pixel yang selama ini hanya bisa diimpor secara ilegal, tiba-tiba muncul di gerai-gerai resmi. Mimpi tersebut bisa menjadi kenyataan dalam waktu dekat. Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat sedang menggodok perjanjian tarif timbal balik alias Agreement of Reciprocal Trade (ART). Dalam draf kesepakatan ini, terdapat satu poin yang membuat publik khususnya pecinta gadget heboh: pembebasan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk semua produk yang berasal dari Negeri Paman Sam.
Pengamat Nilai Apple dan Google Akan Diuntungkan Besar
Tim redaksi berkesempatan berbincang dengan pengamat gadget senior, Herry SW. Pria yang telah bertahun-tahun mengamati dinamika industri ponsel ini menyatakan, jika aturan tersebut benar-benar diberlakukan, peta persaingan smartphone di Indonesia bakal berubah drastis. iPhone dari Apple tidak hanya akan masuk lebih cepat, tetapi juga lebih murah.
“Coba bayangkan,” ujar Herry saat dihubungi Sabtu (21/2/2026) kemarin. “Selama ini, Apple selalu terlambat menjual produknya secara resmi di Indonesia karena mereka harus mengurus sertifikasi TKDN terlebih dahulu. Sementara negara tetangga sudah kebagian stok berbulan-bulan lalu. Dengan aturan baru ini, mereka bisa langsung tancap gas.”
Herry menjelaskan, proses pemenuhan TKDN selama ini tidak hanya memakan waktu, tetapi juga biaya besar. Perusahaan harus mengurus administrasi, melakukan riset dan pengembangan lokal, atau bahkan membangun fasilitas produksi. Jika beban ini dihapus untuk produk AS, otomatis biaya produksi dan distribusi bisa ditekan. Ujung-ujungnya, konsumen dapat menikmati harga yang lebih kompetitif.
Namun bukan hanya iPhone yang akan diuntungkan. Merek yang selama ini hanya bisa dibeli melalui jalur grey market atau jasa titip, seperti Google Pixel, akhirnya memiliki kesempatan untuk masuk secara resmi. Selama bertahun-tahun, Pixel absen dari pasar Indonesia terutama karena terbentur regulasi TKDN yang rumit.
“Dari sisi konsumen, ini jelas angin segar,” tambah Herry dengan nada antusias. “Masyarakat memiliki lebih banyak pilihan, harga kompetitif, dan yang paling penting, mereka mendapatkan garansi resmi.”
Ketimpangan Industri Mengancam Vendor Patuh Regulasi
Namun di sinilah letak masalahnya. Herry tidak menutup mata bahwa kebijakan ini ibarat pedang bermata dua. Satu sisi menguntungkan konsumen dan produk AS, tetapi di sisi lain akan menjadi tamparan keras bagi vendor-vendor lain yang selama ini sudah patuh terhadap aturan main di Indonesia.
“Mari kita lihat realitas di lapangan,” kata Herry sambil menghela napas. “Samsung, vivo, realme, Xiaomi, Oppo—mereka semua sudah investasi besar-besaran membangun pabrik di sini. Ada yang membuat fasilitas manufaktur sendiri, ada juga yang bekerja sama dengan mitra lokal. Mereka rela mengeluarkan uang triliunan rupiah demi memenuhi kewajiban TKDN. Tiba-tiba sekarang ada merek yang mendapatkan izin khusus tanpa perlu repot-repot. Ini tidak adil.”
Herry mempertanyakan logika di balik kebijakan ini. Menurut dia, pertanyaannya sekarang sederhana: mengapa Apple dan Google harus diistimewakan, sementara yang lain harus susah payah membangun pabrik dan menciptakan lapangan kerja? Ketimpangan ini, kata dia, berpotensi menciptakan unfair competition alias persaingan usaha tidak sehat.
Dia juga mengingatkan sejarah pahit di balik aturan TKDN itu sendiri. Awalnya, regulasi ini hanya memiliki dua skema pemenuhan: melalui komponen hardware (membangun pabrik) atau software (membuat aplikasi lokal). Namun kemudian muncullah skema ketiga yaitu investasi atau pengembangan inovasi. Skema inilah yang selama ini dipakai Apple untuk “lolos” tanpa harus memiliki pabrik di Indonesia. Dengan aturan baru yang membebaskan TKDN sama sekali, celah ini bakal semakin lebar dan semakin menguntungkan Apple.
Protes Keras Diprediksi Muncul dari Vendor Non-AS
Pendapat serupa juga didapatkan dari kreator konten teknologi kondang, Deka Pratama atau yang lebih dikenal sebagai Depraz. Dengan gayanya yang khas, Deka tidak ragu berbicara blak-blakan.
“Jujur saja, saya melihat agreement ini lebih banyak dampak buruknya daripada baiknya, terutama bagi industri teknologi kita,” ujar Deka tegas. “Ini sangat tidak fair bagi perusahaan-perusahaan dari luar AS. Bayangkan, mereka sudah berkomitmen tinggi, patuh terhadap aturan, investasi uang banyak, taat membayar pajak—tiba-tiba ada kompetitor yang bermain dengan aturan berbeda.”
Deka memprediksi, cepat atau lambat akan muncul gelombang protes keras dari vendor-vendor non-AS. Mereka pasti akan mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kepastian hukum dan iklim investasi. Jika regulasi bisa diubah seenaknya demi kepentingan dagang bilateral, lalu di mana letak kepercayaan.
“Kesepakatan seperti ini menciderai kepercayaan mereka,” pungkas Deka. “Mereka sudah susah payah membangun pabrik, menciptakan lapangan kerja, sekarang malah dihajar kebijakan yang tidak adil.”
Perjanjian ini belum menjadi kenyataan. Masih ada proses panjang yang harus dilalui. Di sisi lain, Mahkamah Agung AS baru saja membatalkan kebijakan tarif global yang sebelumnya diterapkan mantan Presiden Donald Trump berdasarkan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Dalam putusan 6-3, mahkamah menyatakan kebijakan itu inkonstitusional.
Menindaklanjuti putusan itu, Trump kembali dengan strategi baru. Dia mengumumkan penerapan tarif impor 10 persen selama 150 hari, mulai 24 Februari. Situasinya masih sangat dinamis.
Tim redaksi juga sudah mengonfirmasi hal ini ke Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto. Pria ini menjelaskan, kelanjutan ART masih tergantung proses ratifikasi di masing-masing negara. Perjanjian ini belum bisa langsung diberlakukan karena harus melalui tahapan internal, baik di Indonesia maupun di AS.
“Akan ada pembicaraan selanjutnya antara kedua pihak terhadap segala keputusan yang diambil. Indonesia akan tetap mengutamakan kepentingan dan kebutuhan nasional ke depannya,” ujar Haryo singkat.
Bagi masyarakat yang sudah kepincut dengan iPhone 17 atau Google Pixel 10 yang akan rilis tahun depan, bersabarlah. Masih ada kemungkinan semuanya berubah. Namun satu hal yang pasti: perang regulasi ini akan seru untuk diikuti, dan dampaknya bisa membuat konsumen senang atau sebaliknya, membuat vendor lain mengamuk.
Kunjungi juga situs berita terupdate hanya di Desapenari.id
