Dentmas.id – Prancis secara resmi memutuskan untuk menghentikan penggunaan platform konferensi video buatan Amerika Serikat (AS) di ruang rapat pemerintahnya. Mereka dengan tegas akan menendang keluar Microsoft Teams dan Zoom. Sebagai gantinya, pemerintah negeri Mode itu akan beralih sepenuhnya ke platform buatan dalam negeri yang bernama Visio.
Kebijakan strategis ini akhirnya diumumkan pada Senin (27/1/2026). Selanjutnya, rencana ambisius ini akan diterapkan secara bertahap di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah Prancis hingga 2027 mendatang.
Motivasi Dibalik Kebijakan: Keamanan dan Kedaulatan
Menteri Pelayanan Publik dan Reformasi Negara Prancis, David Amiel, menegaskan bahwa kebijakan ini punya tujuan ganda. Utamanya, langkah ini bertujuan menjamin keamanan dan kerahasiaan komunikasi elektronik pemerintah. Tidak hanya itu, kebijakan ini merupakan bagian dari strategi Prancis untuk memperkuat kedaulatan digital sekaligus mengurangi ketergantungan pada penyedia perangkat lunak asing, khususnya dari AS. “Sederhananya, tujuan dari kebijakan ini adalah mengakhiri penggunaan solusi non-Eropa,” ujar Amiel dalam pernyataan resmi kepada EuroNews. “Dengan begitu, kami bisa menjamin keamanan serta kerahasiaan komunikasi elektronik publik dengan mengandalkan alat yang kuat dan berdaulat,” tambahnya.
Mengenal Visio, Sang Pengganti Berbasis Lokal
Seperti yang telah disinggung, pemerintah Prancis akan mengandalkan platform konferensi video buatan lokal yang dijuluki Visio. Menariknya, Visio dijalankan di cloud berdaulat milik Outscale, anak usaha dari perusahaan perangkat lunak Prancis, Dassault Systèmes. Dengan sistem ini, seluruh data rapat pemerintah disimpan dan dikelola di dalam negeri, sehingga jauh dari jangkauan yurisdiksi asing. Sama halnya dengan platform online meeting lain, Visio tidak ketinggalan. Platform ini telah dibekali fitur transkrip rapat berbasis kecerdasan buatan (AI) dan speaker diarization (identifikasi pembicara). Yang patut diapresiasi, teknologi AI tersebut dikembangkan oleh startup lokal Prancis, Pyannote, bukan diimpor dari raksasa teknologi AS.
Bagian dari Ekosistem Digital Berdaulat yang Tertutup
Di balik layar, Visio merupakan bagian dari program Suite Numérique. Pada dasarnya, program ini adalah ekosistem alat digital berdaulat yang dikembangkan pemerintah Prancis untuk menggantikan layanan AS, seperti Gmail dan Slack. Namun, berbeda dengan layanan komersial, Suite Numérique ditujukan khusus untuk kalangan aparatur sipil negara. Artinya, layanan ini tidak tersedia untuk masyarakat umum maupun perusahaan swasta.
Oleh karena itu, Visio untuk saat ini hanya dipersiapkan untuk lingkungan pemerintahan saja. Sementara itu, pengguna biasa di Prancis masih bisa memakai Microsoft Teams atau Zoom seperti biasanya. Pemerintah Prancis mengklaim Visio kini sudah diuji coba selama sekitar satu tahun. Bahkan, saat ini platform tersebut sudah melayani sekitar 40.000 pegawai negeri sipil. Ke depannya, platform ini akan menjadi solusi standar untuk rapat daring di seluruh institusi pemerintah Prancis.
Langkah Tegas Menjawab Kekhawatiran dan Menghemat Biaya
Sebagaimana dirangkum dari EuroNews, Rabu (28/1/2026), kebijakan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran negara-negara Eropa. Nyatanya, mereka mulai resah dengan ketergantungan berlebihan pada infrastruktur teknologi informasi (TI) AS. Kekhawatiran ini bukannya tanpa alasan. Bagaimanapun juga, kekhawatiran ini semakin menjadi setelah sejumlah gangguan layanan cloud AS terjadi sepanjang tahun lalu. Selain mengatasi kecemasan soal keamanan dan gangguan, pemerintah Prancis juga mengungkap keuntungan finansial. Mereka mengeklaim migrasi ke Visio dapat memangkas biaya lisensi perangkat lunak secara signifikan. Penghematan fantastis yang diperkirakan mencapai 1 juta euro per tahun (sekitar Rp 20 miliar) untuk setiap 100.000 pengguna berhasil mereka hitung.
Sampai saat ini, belum ada informasi jelas apakah negara Eropa lainnya akan mengikuti langkah Prancis atau tidak. Namun yang pasti, kebijakan Prancis ini sudah dinilai sebagai salah satu langkah paling tegas di Eropa. Pada akhirnya, langkah ini merepresentasikan upaya nyata sebuah negara untuk merebut kembali kendali atas infrastruktur digital strategisnya, dimulai dari aplikasi konferensi video yang selama ini kita anggap biasa saja. Prancis membuktikan, kedaulatan digital bukan hanya wacana, tapi aksi nyata yang dimulai dari hal fundamental: memilih siapa yang boleh mendengar rapat-rapat penting negara.
Kunjungi juga situs berita terupdate hanya di Desapenari.id
