Dentmas.id – Siap-siap, gamer! Kabar panas datang dari negeri Paman Sam. Nintendo, raksasa game asal Jepang yang selama ini kita kenal lewat Mario dan Zelda, tiba-tiba angkat bicara. Bukan soal konsol baru, melainkan soal perang dingin dengan pemerintah Amerika Serikat! Ya, mereka secara resmi menggugat AS terkait pungutan tarif impor jaman Presiden Donald Trump dulu. Bikin penasaran, kan?
Jadi begini ceritanya. Pada Jumat, 6 Maret 2026, Nintendo nekat melangkahkan kaki ke U.S. Court of International Trade. Mereka membawa gugatan yang isinya bikin heboh: meminta pemerintah AS mengembalikan dana tarif yang sudah mereka bayarkan. Bukan jumlah receh, ini menyangkut uang yang dikutip lewat kebijakan kontroversial Trump. Kok bisa?
Kok Bisa Kebijakan Trump Dinyatakan Salah oleh Pengadilan?
Trump dulu menerapkan kebijakan tarif melalui perintah eksekutif yang mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional, atau yang kita kenal dengan IEEPA. Ini adalah undang-undang yang memberi presiden kekuasaan besar saat darurat ekonomi. Tapi, masalah muncul ketika Mahkamah Agung AS angkat bicara. Pada 20 Februari 2026, pengadilan tertinggi di Amerika itu memutuskan bahwa tarif yang diberlakukan melalui IEEPA ternyata tidak sah! Bayangkan, mereka bilang presiden sudah kelewatan, melampaui batas kewenangannya saat menetapkan tarif itu.
Nah, karena putusan MA ini, Nintendo punya senjata ampuh. Mereka bilang, “Eh, pemerintah, kalian kan sudah salah, masa uang kami dipakai?” Maka, mereka minta uang tarif impor yang sudah dibayarkan dikembalikan. Cerdik, kan?
Berapa Sih Uang yang Diperebutkan dan Siapa Saja yang Ikut Gutasi?
Dokumen gugatan mengungkap fakta mencengangkan: kebijakan tarif ala Trump ini secara keseluruhan menghasilkan lebih dari 200 miliar dollar AS dari berbagai impor ke Amerika. Coba hitung sendiri, itu sekitar Rp 3.396 triliun! Angka fantastis yang bikin siapa pun melongo. Nintendo sendiri tidak menyebut secara spesifik berapa banyak uang yang mereka bayarkan. Tapi, mereka mengonfirmasi langkah ini dengan tegas. Perwakilan Nintendo bilang ke TechCrunch, “Kami dapat mengonfirmasi bahwa kami telah mengajukan permintaan (pengembalian dana). Kami tidak memiliki hal lain untuk dibagikan terkait topik ini.” Singkat, padat, dan misterius!
Tapi Nintendo tidak sendirian, lho. Mereka hanya satu dari ribuan perusahaan yang melakukan hal serupa. Kabarnya, lebih dari seribu perusahaan lain sudah menggugat pemerintah AS dengan tujuan yang sama: meminta uang tarif mereka kembali. Ini seperti gelombang tsunami gugatan yang siap menerjang pemerintah!
Gimana Sih Sejarah Kebijakan Tarif Trump yang Bikin Heboh Ini?
Mari kita kilas balik ke belakang. Kebijakan tarif Trump ini mulai berlaku sejak Februari 2025. Lewat serangkaian perintah eksekutif, Trump menerapkan tarif impor ke berbagai negara dengan besaran yang berbeda-beda. Misalnya, sekitar 25 persen untuk barang dari Kanada dan Meksiko, serta 10 persen untuk produk China. Tapi, tarif China ini kemudian sempat naik jadi 20 persen. Gila, kan?
Puncaknya, pada April 2025, Trump mengumumkan kebijakan yang dijuluki “Liberation Day Tariffs”. Ini adalah kebijakan yang menetapkan tarif dasar 10 persen untuk impor dari 57 negara. Dalam beberapa kasus, total tarifnya bisa mencapai sekitar 50 persen! Bayangkan, barang dari luar negeri masuk ke AS kena pajak setengah harga! Kebijakan ini langsung memicu kontroversi dan perlawanan.
Tak heran, serangkaian kebijakan ini mengundang gugatan dari berbagai perusahaan dan importir di AS. Mereka menilai Trump melampaui wewenang presiden dalam menetapkan tarif perdagangan. Dan benar saja, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa presiden sudah salah langkah.
Terus, Gimana Respons Trump dan Negara Bagian Soal Putusan MA?
Trump sendiri merespons keputusan MA dengan nada sinis. Ia menyebut langkah pengadilan itu sebagai tindakan “sangat anti-Amerika”. Sebagai balasan, ia mengancam akan menaikkan tarif global dari 10 persen menjadi 15 persen. Bayangkan, bukannya mundur, malah tambah kencang!
Kebijakan terbaru Trump itu langsung memicu gugatan baru lagi. Kali ini, 24 negara bagian di AS bergabung menggugat pemerintah federal. Mereka menilai presiden kembali melampaui batas kewenangannya dalam menetapkan tarif tersebut. Ini seperti perang saudara antara negara bagian dan pemerintah pusat!
Kesimpulannya, kasus Nintendo vs AS ini bukan sekadar soal uang Nintendo semata. Ini adalah pertarungan hukum besar yang menentukan batas kekuasaan presiden dalam kebijakan perdagangan. Hasilnya akan berdampak luas bagi ribuan perusahaan dan masa depan perdagangan internasional AS. Apakah Nintendo dan ribuan perusahaan lain akan mendapatkan kembali uang mereka? Atau pemerintah punya jurus pamungkas untuk menolak? Kita tunggu saja kelanjutan drama seru ini!
Kunjungi juga situs berita terupdate hanya di Desapenari.id
