Dentmas.id – Pemerintah Rusia akhirnya bertindak tegas. Mereka membatasi akses WhatsApp dan bersiap memblokir total aplikasi pesan milik Meta ini. WhatsApp pun langsung angkat bicara melalui unggahan resmi di X atau Twitter.
Kremlin Buka Suara Soal Pemblokiran
“Hari ini pemerintah Rusia mencoba memblokir WhatsApp sepenuhnya,” tegas WhatsApp dalam pernyataannya. Mereka menuding langkah ini sebagai upaya sistematis untuk memaksa warganya pindah ke aplikasi buatan lokal yang sarat fitur pengawasan. Dengan lantang, WhatsApp menyebut tindakan ini sebagai bentuk isolasi digital. Akibatnya, sekitar 100 juta pengguna di Negeri Beruang Merah kini terputus dari jaringan komunikasi global yang selama ini mereka andalkan.
Meski situasi semakin genting, WhatsApp tidak tinggal diam. Mereka berjanji terus berupaya maksimal menjaga koneksi tetap mengalir. “Kami terus melakukan segala yang kami bisa untuk menjaga pengguna tetap terhubung,” imbuh mereka penuh semangat. Namun demikian, tekad pemerintah Rusia rupanya sudah bulat.
Roskomnadzor, badan pengawas komunikasi Rusia, langsung mengambil langkah konkret. Financial Times melaporkan, mereka telah menghapus WhatsApp dari direktori online resmi. Hal ini bukan sekadar peringatan. Tindakan ini justru menjadi sinyal keras bahwa pemblokiran total akan segera tiba.
Kremlin pun buka suara. Dmitry Peskov, juru bicara kepresidenan, menjelaskan situasi dengan nada dingin namun tetap terbuka. “Jika Meta bersedia mematuhi undang-undang Rusia,” ujarnya, “WhatsApp kemungkinan bisa beroperasi normal lagi.” Akan tetapi, Peskov langsung memberi peringatan tajam. Apabila Meta tetap ngotot dan menolak kompromi, lanjutnya, maka tidak ada peluang sedikit pun untuk pemulihan akses. Dengan kata lain, pintu dialog masih terbuka. Syaratnya hanya satu, Meta harus mau menurut.
Kronologi Pemblokiran yang Berawal Saat Natal
Sebenarnya, pemerintah Rusia sudah mulai membatasi akses WhatsApp sejak akhir tahun lalu. Tepatnya menjelang perayaan Natal, ribuan pengguna mendadak mengeluh karena koneksi mereka tersendat. Momen yang sangat tidak tepat tentunya. Di saat orang ingin berkirim ucapan dan video call keluarga, pemerintah justru mematikan saluran komunikasi mereka.
Roskomnadzor tidak main-main dalam memberikan alasan. Juru bicara badan itu menuding WhatsApp sebagai sarang pelanggaran. “WhatsApp terus melanggar hukum Rusia,” tegasnya. Lebih jauh lagi, mereka menuduh aplikasi ini digunakan untuk mengorganisasi aksi teror, merekrut pelaku kejahatan, hingga melakukan penipuan berskala besar terhadap warga Rusia. Tuduhan ini tentu sangat berat. Pemerintah pun menggunakannya sebagai justifikasi pemblokiran.
Akibatnya, keluhan warga pun membanjiri media sosial. Ribuan pengguna mengaku frustrasi. Mereka tidak bisa menghubungi kerabat saat liburan. Mereka tidak bisa bertukar kabar dengan rekan kerja. Bahkan, mereka tidak bisa mengakses percakapan penting di grup keluarga. Ironisnya, di saat kebanyakan orang merayakan liburan, mereka justru merasakan isolasi yang mendalam.
Namun demikian, WhatsApp bukan satu-satunya korban. Sebelumnya, Telegram juga mengalami nasib serupa. Pemerintah Rusia lebih dulu membatasi akses aplikasi berlogo pesawat kertas ini. Padahal, Telegram juga sama populernya di Rusia. Dengan alasan yang tidak jauh berbeda, pemerintah menuding Telegram lalai melindungi data pribadi. “Tidak ada langkah efektif untuk menangkal penipuan atau penggunaan layanan pesan untuk tujuan kriminal dan terorisme,” kecam Roskomnadzor.
Uniknya, mereka tetap membuka celah. Juru bicara Roskomnadzor menambahkan, pembatasan akan segera dilonggarkan jika Telegram bersedia patuh terhadap regulasi setempat. Pola yang sama persis dengan kasus WhatsApp. Tunduk atau lenyap. Tidak ada pilihan lain.
Rusia Dorong Warga Beralih ke Aplikasi Lokal
Lantas, apa sebenarnya yang diinginkan pemerintah Rusia? BBC melaporkan, Kremlin mendorong WhatsApp dan Telegram untuk menyimpan seluruh data pengguna Rusia di dalam negeri. Mereka menginginkan semua informasi warga berada dalam pengawasan langsung otoritas setempat. Tampaknya, keengganan Meta dan Telegram untuk mematuhi aturan inilah yang membuat pemerintah semakin geram.
Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, ketegangan antara perusahaan teknologi raksasa dan pemerintah memang terus memanas. Pada 2023 misalnya, Rusia sudah membatasi akses Google dan Zoom. Tindakan ini terutama terjadi di wilayah Oblast Donetsk, Ukraina Timur. Kini, giliran WhatsApp yang menjadi sasaran utama.
Pemerintah pun gencar mendorong warga beralih ke aplikasi buatan anak bangsa bernama Max. Seperti disinggung WhatsApp dalam pernyataannya, Max dirancang sebagai super-app ala WeChat milik China. Aplikasi ini tidak hanya untuk berkirim pesan. Masyarakat juga bisa menggunakannya untuk transaksi, hiburan, hingga layanan publik.
Sejak 2025, pemerintah bahkan mewajibkan aplikasi Max terinstal secara bawaan di seluruh perangkat baru yang dipasarkan di Rusia. Guru, siswa, dan seluruh pegawai sektor publik wajib menggunakan Max. Tidak ada opsi lain bagi mereka.
Pavel Durov, CEO Telegram yang juga kelahiran Rusia, langsung angkat bicara. Ia menilai strategi ini sudah sangat jelas. Pemerintah memaksa warga menggunakan aplikasi lokal agar mudah mengawasi dan menyensor. “Membatasi kebebasan warga tidak akan pernah menjadi jawaban yang tepat,” kecam Durov dengan tegas. Ia juga menyoroti Iran yang menggunakan pola serupa. Negara tersebut memaksa warga beralih ke aplikasi lokal, namun masyarakat tetap mencari celah agar bisa mengakses Telegram.
Kini, jutaan pengguna WhatsApp di Rusia berada di persimpangan jalan. Mereka harus memilih. Tetap setia pada WhatsApp dengan risiko akses lumpuh total, atau pindah ke Max dan tunduk pada sistem pengawasan negara. Sementara Kremlin bersikeras melindungi warganya dari kejahatan digital, publik justru merasa kebebasan mereka terenggut perlahan.
Pertanyaan besarnya kini, akankah Meta menyerah dan mematuhi regulasi Rusia? Atau mereka akan bertahan, dan 100 juta pengguna harus merasakan isolasi lebih lama? Yang jelas, pertarungan antara raksasa teknologi dan negara adidaya ini masih jauh dari kata usai.
Satu hal yang pasti. Di era digital seperti sekarang, memblokir aplikasi bukan lagi sekadar soal regulasi. Tindakan ini jelas soal kuasa. Kremlin pun telah menunjukkan
Kunjungi juga situs berita terupdate hanya di Desapenari.id
